Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/01/2023). Foto: Devi/Man

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengapresiasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Ia pun mendorong adanya program Perpustakaan Berbasis Komunitas. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

“Kemarin waktu saya diundang di Surabaya acara perpustakaan berbasis inklusi sosial, saya merasa datang bukan acara Perpusnas itu, tapi seperti acaranya Kementerian ekonomi kreatif. Jadi itu juga surprise juga bagi saya, jadi bukan bahan bacaan yang saya dapat di sana, tapi karya-karya yang ditelurkan dan diproduksi oleh masyarakat akibat dari proses pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tuturnya, Rabu (11/1/2023).

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tersebut merupakan perubahan inovasi dari Perpustakaan Nasional RI bertujuan untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai sepakat untuk mendukung program Perpustakaan berbasis inklusi sosial dan menilai program tersebut harus diperkuat. “Jadi menurut saya, perlu saya pertegas lagi sebagaimana saya sampaikan sebelum-sebelumnya tentang perpustakaan berbasis komunitas itu, menurut saya memang itu harus lebih digencarkan menjadi bagian yang harus diambil alih tanggung jawab ini oleh perpustakaan,” tegasnya.

Ia pun berharap agar ke depannya Perpusnas dapat berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di masyarakat. Sehingga Efek domino misalnya tentang ekonomi bisa diperluas lagi tidak hanya sebatas di komunitas pustakawan tapi juga di komunitas lainnya. Lantaran saat ini masyarakat juga membutuhkan penghasilan lain di luar yang sudah ada sekarang ini.

“Karena itu menurut saya memang perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut saya menjadi jawaban bagi masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan, alternatif usaha, yang itu membuat mereka tetap bertahan. Saya yakin kalau ini dilakukan secara masif dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada, Saya yakin itu nanti bisa menjadikan champion bagi Perpusnas di Indonesia,” tutup Legislator dapil Jawa Timur IV itu. (gal/rdn)